2. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 16 Tahun 2018). 14. Asesor Akreditasi LPPBJ adalah seseorang yang memiliki sertifikat. pengadaan barang/jasa memiliki tugas melaksanakan: a. Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pengadaan (Model Massive Open Online Course) adalah pelatihan bagi Pejabat. Balas. 000. Tugas Penyelenggara Swakelola; dan 9. 000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Tugas PPK sangat krusial dalam hal pengadaan barang dan jasa. Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA yang bertanggung jawab atas pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui pembelian atau pembayaran secara langsung. 000. Humas Vendor Indonesia. kepada PA/KPA. pengoordinasian perumusan kebijakan; c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. d. I. n Barang/. Secara rinci tugas dan tanggung jawab ULP/Pejabat Pengadaan dituangkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 4 Tahun 2015 pasal 17: 1. Kecanggungan Perpres 54/2010 dalam mengatur dan mendefinisikan ruang lingkup, tanggungjawab PPHP menjalar pada pembahasan siapa. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pasal 8 (1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan. 1. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat Struktural yang ditetapkan oleh Direksi yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam jumlah tertentu dan membawahi Departemen Pengadaan. 4 Tahun 2015. antara Pejabat Pembuat Komitmen dan pemenang Sayembara/Kontes yang digunakan sebagai dasar pembayaran/pemberian hadiah. Catatan: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2. Manfaat Teoritis. Tugas dan Persyaratan Pokja Pemilihan 6. Berdasarkan pasal 12 ayat (1) PP No. PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/KMK. Dalam melaksanakan tugas pada tahapan perencanaan pengadaan, PPK menyusun identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya ditetapkan oleh PA/KPA (Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Bagian I Point 1. Panitia Penerima Barang dan Jasa Pasal 8 Tugas dan Tanggung jawab 1. Huruf F tentang Kuasa Pengguna Anggaran. d. PEJABAT PENGADAAN. Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan Persiapan dan Pemilihan Penyedia PjPHP/PPHP Pemeriksaan administrasi setelah pekerjaan selesai Ahli / Teknis / Pendukung. Direktur a. Pejabat I. b. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Di Kepulauan Riau instansi yang sudah memiliki pejabat pengadaan adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi. Terima kasih, Pak atas penjelasannya. (021)3512219. 100. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan E-purchasing. 10. yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa; Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. menetapkan persyaratan. rang/Jasa. Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran (PA); c. Dapat mengetahui dan memahami peran kompetensi Pejabat pembuat Komitmen (PPK) terhadap kinerja pengelolaan pengadaan barang/jasa, sehingga artikel ini dapat digunakan sebagai referensi penulisan karya ilmiah dalam pengembangan keilmuwan dan referensi. Tugas dan kewenangan Agen Pengadaan 7. Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas: 1). Proposal adalah dokumen yang disampaikan peserta. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa Pengguna Barang 1. 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawasPengadaan Barang/Jasa. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. 8 Peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri, adalah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Pasal 1 Angka 16 PP No. Galih Gumelar - Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat dua macam jabatan yang secara resmi menggunakan singkatan yang sama yaitu “PPK”. Pada pengadaan barang/jasa pemerintah dikenal 4(empat) jaminan, yaitu : Jaminan Penawaran. 3 Unit Layanan Pengadaan; 1. Proses Penyusunan Rencana Pengadaan Barang/Jasa Korporat, meliputi antara lain : 1) Melakukan kajian atas portofolio pengadaan barang/jasa (kategori dan standardisasi barang/jasa, seperti energi primer, material distribusi utama, material transmisi utama, dan sebagainya). Tugas tersebut disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang dan jasa yang dilakukan. Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Tugas Pejabat Pengadaan: melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200. Iasa . Panduan Teknis PPK LQ adalah dokumen yang berisi petunjuk dan langkah-langkah bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan anggaran, pembayaran, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pejabat Pemesan adalah pejabat yang bertugas untuk melakukan pemesanan barang/jasa dalam E-Purchasing yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan, PPK, atau Pejabat yang Ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga. menetapkan pemenang. f. DPK (Dewan Pembuat Komitmen) 3. 5) Pada saat Serah Terima Pekerjaan, PPKom melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. 1. Dalam ruang lingkup di atas, para pihak yang terlibat adalah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai user/end user, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kelompok kerja (Pokja)/pejabat pengadaan/panitia pemeriksa hasil. Tugas PPTK dan PPK ini selalu menjadi perdebatan setiap kali diskusi atau even diklat pengadaan barang/jasa di daerah. Peraturan tersebut menempatkan. Terdaftar sebagai Peserta Ujian Sertifikasi Kompetensi; c. SYARAT, DAN TUGAS PEJABAT/PANITA PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN PERPRES 54 TAHUN 2010 1. menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa; - Pejabat Pengadaan : adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. 2. 'ungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaug selanjutnya disebut Pengelola Pcngadaa. ANDRIA WIDYASTUTI, SE, M. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat Pengelola PBJ adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. 7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. SKPD/Institusi] Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Lampiran 3 : Dokumen Penawaran Biaya 45. 18. 1. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan / atau E-purchasing. Dengan demikian sudah klop dan penuh tugas PPK secara teknis dari Pengadaan hingga administratif yang perlu dilaksanakan sendiri oleh PPK, termasuk tugas untuk pemeriksaan administratif, dengan demikian PPK sebagai Tugas semakin komprehensif dan lengkap dan tidak lagi diperlukan pihak lain yang memeriksa tugas. Tidak dilibatkan dalam perencanaan, eh malah ditunjuk jadi PPK. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan E-purchasing. 18. 11. Pelaku Pengadaan lainnya, sebagai contoh, Kelompok Kerja Pemilihan, Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa, Agen Pengadaan, dan Pelaku Pengadaan Lainnya turut berperan penting. xml ¢ ( Ì™ËnÛ0 E÷ ú ·…ESmÓ´°œE «> $ýV [lÅ HÚ‰ÿ¾”ì n ÛI b´1@Š÷òЖ/fÀÙÅl³5X'´* ˧$ UéZ¨eI. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan, KepalaUKPBJ merekomendasikan PNS di UKPBJ/diluar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkatdasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA untukditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan setelah menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 9. Tugas Dan Fungsi Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kota Padang. 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pejabat Pembuat. Tanggal: 2 Februari 2021. a Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. 000. Yang dilarang sebagai pejabat pengadaan dalam Perpres 70/2010 adalah PPK, PP-SPM, dan. Pejabat Pemesan adalah pejabat yang bertugas untuk melakukan pemesanan barang/jasa dalam E-Purchasing yaitu PPK, Pejabat Pengadaan atau Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan. 000,00 (dua ratus juta. Unduh. Berikut kami paparkan tugas pokok dan kewenangan PPK dengan penjelasannya: Menyusun perencanaan pengadaan Pemilihan, Pejabat Pengadaan atau Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dengan akumulasi masa tugas/pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun; 2. Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas : a. Balas. Pejabat Pengadaan dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas (pasal 12) sebagai berikut : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 12, yaitu: melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung ; melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau E-Purchasing (Pasal 1 Ayat 13 Perpres 16/2018) . memberikan pertanggungjawaban atas. Pemilihan, Pejabat Pengadaan atau Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dengan akumulasi masa tugas/pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun; 2. MGLK ONSS JR LG - 4 - 13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Pejabat Pengadaan; e. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. penyiapan bahan perumusan kebijakan; b. Angka 13 Pasal 1 Perpres 16/2018 Jo. Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan. Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa tidak. 000,00 (dua. Nama Lengkap : Sukri, ST. PPK yang pertama adalah Pejabat Pembuat Komitmen (disingkat PPK) yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang. 16. Sebagai jabatan. 000. “ Tega. Tugas Pejabat Pengadaan dalam Perpres 16/2018 diadopsi juga dalam PMPUPR 14/2020 pada pasal 8 yang menyatakan bahwa "Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung". Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) adalah pejabat/panitia yang ditetapkan oleh PA yang. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); c. melaporkan pelaksanaan. 11. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10 Perpres No. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan. memahami pekerjaan yang akan diadakan; c. Walau tak sama detail frasa yang ditulis di atas dengan kejadian ucapan yang sebenarnya, namun lebih. Sedangkan KPA pada pelaksanaan APBD merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah (Pasal 1 ayat 9). Pokja Pemilihan Umum adalah Pokja Pemilihan yang melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks. 4. Menetapkan Dokumen Pengadaan; c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Jawaban:. 10. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. Manfaat Teoritis. Pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan, KepalaUKPBJ merekomendasikan PNS di UKPBJ/diluar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Artinya pelaksanaan tugas Agen Pengadaan, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, memiliki kesamaan dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau. Pan. Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ yang selanjutnya disebut Rekomendasi Kebutuhan adalah surat yang diterbitkan oleh LKPP selaku Instansi Pembina JFSesi 1 (senin, 14 Desember 2020)- Memahami Cara Pengadaan dan Peran Pelaku Pengadaan- Tugas dan Fungsi Pejabat PengJadaan- Persyaratan Pengangkatan dan Pembe. 10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi. Pasal 1 Angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimaksud Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah. Jika s ebelumnya adalah pembahasan tentang PA/KPA dan PPK, sekarang pembahasan tentang pihak yang berperan dalam memilih penyedia barang/jasa yaitu Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pengadaan (PP). 1. 29 Januari 2021. id – Uraian Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Madya. Salah satu perubahan utama dalam Perpres No. 15. 000. Pelaku Pengadaan. tugas PPK atau Agen Pengadaan. Perencanaan Pengadaan 2. Pejabat Pengadaan, PPK, Tim KPBU, Panitia Pengadaan badan usaha pelaksana KPBU. t6. Tugas dan Persyaratan Pokja Pemilihan 6. 3) ULP /Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan 4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.